Selamat Datang di KPP Pratama Teluk Betung

Blog ini dibuat untuk menjembatani pihak KPP Pratama Telukbetung dan Wajib Pajak sebagai stakeholder. Semoga laman ini dapat menjadi bahan referensi dan mengakomodasi aspirasi Wajib Pajak

Peraturan Terbaru

Laman ini dapat menjadi salah satu referensi bagi Wajib Pajak untuk selalu up to date peraturan perpajakan, sistem dan berita terkait

Rubrik Konsultasi

Bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam mendapatkan info dan konsultasi terkait perpajakan dapat mengajukan pertanyaan di rubrik konsultasi

Kegiatan yang akan dan sedang diadakan oleh KPP Pratama Telukbetung

Tentu kita tidak ingin ketinggalan apabila ada kegiatan-kegiatan terutama sosialisasi dan kelas pajak di KPP Pratama Telukbetung. Maka dari itu, selalu pantau laman ini dan selalu ikuti undangan kami

Selalu dekat dengan KPP Pratama Teluk Betung

Dengan kehadiran laman ini semoga dapat selalu mendekatkan pihak luar KPP Pratama Telukbetung serta bentuk keterbukaan pajak dalam proses bisnis birokrasi.

Selasa, 18 Maret 2014

Tugas dan Fungsi Instansi


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Keputusan Menteri Keuangan, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:,
  1. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan 
  2. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 
  3. mengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya 
  4. penyuluhan perpajakan;
  5. pelayanan perpajakan;
  6. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak; 
  7. pelaksanaan ekstensifikasi; 
  8. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak 
  9. pelaksanaan pemeriksaan pajak; 
  10. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 
  11. pelaksanaan konsultasi perpajakan; 
  12. pembetulan ketetapan pajak; 
  13. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan 
  14. pelaksanaan administrasi kantor.