Selamat Datang di KPP Pratama Teluk Betung

Blog ini dibuat untuk menjembatani pihak KPP Pratama Telukbetung dan Wajib Pajak sebagai stakeholder. Semoga laman ini dapat menjadi bahan referensi dan mengakomodasi aspirasi Wajib Pajak

Peraturan Terbaru

Laman ini dapat menjadi salah satu referensi bagi Wajib Pajak untuk selalu up to date peraturan perpajakan, sistem dan berita terkait

Rubrik Konsultasi

Bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam mendapatkan info dan konsultasi terkait perpajakan dapat mengajukan pertanyaan di rubrik konsultasi

Kegiatan yang akan dan sedang diadakan oleh KPP Pratama Telukbetung

Tentu kita tidak ingin ketinggalan apabila ada kegiatan-kegiatan terutama sosialisasi dan kelas pajak di KPP Pratama Telukbetung. Maka dari itu, selalu pantau laman ini dan selalu ikuti undangan kami

Selalu dekat dengan KPP Pratama Teluk Betung

Dengan kehadiran laman ini semoga dapat selalu mendekatkan pihak luar KPP Pratama Telukbetung serta bentuk keterbukaan pajak dalam proses bisnis birokrasi.

Rabu, 09 Desember 2015

Aplikasi Pembantu Penghitungan dan Pelaporan Pajak


Berikut kami sampaikan contoh baku surat permphonan untuk memudahkan  Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak yang akan dibayarkan. Aplikasi ini sifatnya hanya membantu,,

Aplikasi menghitung PPh Wajib Pajak Badan
Silakan mengunduh dengan klik disini

Aplikasi bukti potong A2 dan pelaporan SPT 1770 S dan 1770 SS Tahun  2015
Silakan mengunduh dengan  Klik disini

Aplikasi menghitung PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Silakan mengunduh dengan  klik disini

Aplikasi pelaporan SPT Manual untuk Bendahara
Silakan mengunduh dengan klik disini

Aplikasi penghitungan penyusutan secara fiskal
Silakan mengunduh dengan klik disini

Aplikasi pengisian SSP secara otomatis
Silakan mengunduh dengan klik disini

Formulir baku permohonan sesuai PER-20/PJ/2015
Silakan mengunduh dengan  klik disini

Formulir SPT Tahunan
Silakan mengunduh dengan  klik disini

PDF Isian SPT 1770 dan 1770S
Silakan mengunduh dengan  klik disini


Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif (WP NE)


Deskripsi
Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu dapat mengajukan permohonan penetapan Wajib Pajak non efektif dan apabila telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif, tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2013

Kriteria Wajib Pajak Non Efektif
  1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas; 
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
  4. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; atau
  5. Wajib Pajak Orang Pribadi wanita kawin yang telah memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah;
  6. Orang Pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau tanggungan, yaitu NPWP dengan kode cabang "001", "999", "998" dan seterusnya;
  7. Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP; atau
  8. Wajib Pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya.
Janji Layanan 
Jangka waktu penyelesaian paling lama 5 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap

Permohonan Pemindahbukuan

Deskripsi
Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai

Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak

Persyaratan
    Surat permohonan Pemindahbukuan dilampiri dengan:
    1. asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
    2. asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
    3. asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
    4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;
    5. fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
    6. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.
      Janji Layanan 

      Jangka waktu penyelesaian paling lama 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap




      Permohonan Surat Keterangan Bebas PPN Impor



      Deskripsi
      PKP yang mengimpor BKP tertentu yang bersifat strategis wajib mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar

      Dasar Hukum
      Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-234/PJ./2003

      Dokumen lampiran yang dipersyaratkan 
      1. Permohonan tersebut harus sudah diajukan sebelum penyerahan BKP tersebut dilakukan
      2. Fotokopi Kartu NPWP  
      3. Surat Kuasa Khusus bila dalam permohonan atau pengurusan SKB PPN diwakilkan kepada orang lain;
      4. Dokumen kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dapat dipersamakan;
      5. Penjelasan tertulis secara rinci mengenai kegunaan dari BKP yang diserahkan dalam rangkaian proses produksi menghasilkan BKP 
       Janji Layanan 
      Jangka waktu penyelesaian paling lama 5 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap

      Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF)


      Deskripsi
      Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa pajak dan tahun pajak tertentu

      Dasar Hukum
      Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

      Dokumen lampiran yang dipersyaratkan:
      1. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak terakhir;
      2. fotokopi tanda terima pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak terakhir
      3. fotokopi Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak terakhir dalam hal terdapat pembayaran dan/atau fotokopi surat persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan menunda atau mengangsur pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP;
      4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak terakhir, dalam hal kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jenderal Pajak;
      5. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak terakhir, dalam hal kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jenderal Pajak;
      6. fotokopi Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir;
      7. fotokopi bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir;
      8. fotokopi Surat Setoran Pajak Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, dalam hal terdapat pembayaran dalam Surat Pemberitahuan Masa dimaksud;
      9. Pernyataan bahwa tidak sedang dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
      Syarat material
      Surat Keterangan Fiskal dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      1. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
      2. tidak mempunyai utang pajak baik di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar maupun di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Cabang terdaftar, kecuali dalam hal Wajib Pajak mendapatkan ijin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP, mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP, atau mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5a) Undang-Undang KUP;
      3. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak terakhir dan Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir. 
      Janji Layanan 
      Jangka waktu penyelesaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap

      Senin, 07 Desember 2015

      Download Aplikasi e-SPT


      Berikut disampaikan aplikasi pajak e-SPT

      e-SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26
      Silakan mengunduh dengan disini

      e-SPT SPT Masa PPN 1111
      Silakan mengunduh dengan klik disini

      e-SPT SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)/ PPh Final
      Silakan mengunduh dengan klik disini

      e-SPT SPT Masa PPh Pasal 23/26
      Silakan mengunduh dengan

      e-SPT SPT Masa PPh Pasal 22
      Silakan mengunduh dengan klik disini

      e-SPT SPT Tahunan Badan
      Silakan mengunduh dengan klik disini

      e-SPT SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 DAN 1770 S
      Silakan mengunduh dengan klik disini


      Kamis, 03 Desember 2015

      Pengumuman Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

      PENGUMUMAN 
      NOMOR PENG- 7 /PJ.02/2015 
      TENTANG 
      PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK


      Sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak terkait dengan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

      1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-17/P J/2014 diatur bahwa:

      a. PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, yang terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu 2 (dua) digit Kade Transaksi, 1 (satu) digit Kode Status, dan 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

      b. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

      c. KPP tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan akan memberikan Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.
      Contoh: Untuk tahun 2015 akan dimulai dari Nomor Seri Faktur Pajak 000.15.00000001, untuk tahun 2016 akan dimulai dari Nomor Seri Faktur Pajak 000.16.00000001 demikian seterusnya.

      d. Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak.

      2. Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal yang sama dengan tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun Penerbitan yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut.

      3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka:
      a. sejak tanggal 1 Januari 2016 permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2015 tidak dapat dilayani oleh KPP.
      b. Dalam hal Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2015 yang dimiliki oleh PKP sudah hampir habis, dihimbau agar PKP segera mengajukan kembali surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2015 sebelum tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
      c. Mulai tanggal 1 Januari 2016, pembuatan Faktur Pajak harus sudah menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak untuk Tahun 2016. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh PKP agar segera mengajukan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2016.

      4. Perlu diberitahukan bahwa permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dapat dilakukan dengan cara:
      a. mendatangi Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan mengisi formulir Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana terlampir; atau
      b. melalui laman (website) Direktorat Jenderal Pajak https:l/efaktur.pajak.go.id/ sesuai dengan
      ketentuan yang berlaku.

      5. Kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak diminta untuk memastikan kembali persediaan Nomor Seri Faktur Pajak yang dimiliki untuk pembuatan Faktur Pajak sampai dengan akhir tahun 2015, mengingat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dengan kode tahun 2015 tidak dapat diminta lagi di tahun 2016.

      6. Diminta bantuan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Layanan lnformasi dan Pengaduan, dan Kepala KP2KP, untuk menyebarluaskan pengumuman ini melalui media yang tersedia di Tempat Pelayanan Terpadu dan/atau tempaUmedia lain yang tersedia dan memungkinkan.

      Demikian untuk dimaklumi.






      Paket Insentif Perpajakan di Tahun Pembinaan 2015


      Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 adalah program yang diusung Direktorat Jenderal Pajak dengan memberikan insentif kepada Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak berupa :

      1. Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan keterlambatan pembayaran /penyetoran pajak;
      2. Penghapusan sanksi bunga penagihan;
      3. Pemberian kesempatan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan sehingga dapat membatalkan kegiatan pemeriksaan dan penghapusan sanksi administrasi;
      4. Pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan. 
      5. Perlakuan khusus tarif atas penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan 
      Agar dapat memahami paket insentif diatas, silakan mengunduh slide penyuluhan di menu download materi penyuluhan.