Selamat Datang di KPP Pratama Teluk Betung

Blog ini dibuat untuk menjembatani pihak KPP Pratama Telukbetung dan Wajib Pajak sebagai stakeholder. Semoga laman ini dapat menjadi bahan referensi dan mengakomodasi aspirasi Wajib Pajak

Peraturan Terbaru

Laman ini dapat menjadi salah satu referensi bagi Wajib Pajak untuk selalu up to date peraturan perpajakan, sistem dan berita terkait

Rubrik Konsultasi

Bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam mendapatkan info dan konsultasi terkait perpajakan dapat mengajukan pertanyaan di rubrik konsultasi

Kegiatan yang akan dan sedang diadakan oleh KPP Pratama Telukbetung

Tentu kita tidak ingin ketinggalan apabila ada kegiatan-kegiatan terutama sosialisasi dan kelas pajak di KPP Pratama Telukbetung. Maka dari itu, selalu pantau laman ini dan selalu ikuti undangan kami

Selalu dekat dengan KPP Pratama Teluk Betung

Dengan kehadiran laman ini semoga dapat selalu mendekatkan pihak luar KPP Pratama Telukbetung serta bentuk keterbukaan pajak dalam proses bisnis birokrasi.

Kamis, 17 September 2015

Debt Equity Ratio (DER) Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

Akhirnya ketentuan yang mengatur lebih lanjut terkait kewenangan Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.10/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilanyang ditetapkan pada 7 September 2015.

Yang cukup menarik bahwa Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016. Berikut link download Klik disini

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan ini, Besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4: 1).

Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk :
    1. Wajib Pajak bank
    2. Wajib Pajak lembaga pembiayaan 
    3. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi; 
    4. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan 
    5. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan 
    6. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

      Selasa, 15 September 2015

      Pajak 'Blusukan'

      Bagi sebagian Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama  Teluk Betung tentu pernah melihat beberapa petugas mengenakan rompi seperti foto berikut
      mendatangi tempat-tempat pusat perdagangan dan jalan-jalan utama di wilayah kerja KPP Pratama Teluk Betung seperti Jalan Diponegoro, Jalan Malahayati atau Toko-Toko di sekitaran Pusat Perdagangan Mangga Dua Teluk Betung. Ada apa ya ???

      Nah, KPP Pratama Teluk Betung sejak Maret 2015 telah mengadakan kegiatan ektensifikasi perpajakan dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi tertentu untuk memberikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan. Kegiatan ini diistilahkan dengan "Blusukan", merujuk pada padanan kata "canvassing" atau penyisiran yang merupakan kegiatan Direktorat Jenderal Pajak untuk menjaring para Wajib Pajak baru.






      Senin, 14 September 2015

      Kok saya diminta membuat e-Faktur oleh Lawan Transaksi Pak???



      Kok saya diminta membuat e-Faktur oleh Lawan Transaksi Pak ??? Hal ini seringkali ditanyakan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Teluk Betung saat mengajukan dokumen penagihan terutama oleh lawan transaksi yang terdaftar atau berdomisili di daerah Pulau Jawa dan Bali. Bahkan beberapa telah mengajukan surat penegasan terkait masalah ini..

      Berkenaan kewajiban membuat e-Faktur telah ditetapkan tahapan-tahapan jangka waktu berlakunya sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik diatur ;

      Tahapan penggunaan aplikasi e-Faktur dibagi menjadi tiga tahap meliputi :
      1. Per 1 Juli 2014 untuk PKP Tertentu
      2. Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali
      3. 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional
      Lalu terselip peraturan perubahan sebagaimana diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-08/PJ/2015 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik telah menetapkan Pengusaha Kena Pajak yang pada tanggal 1 September 2015 dikukuhkan wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak pada:

      1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;
      2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru;
      3. Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang;
      4. Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan;
      5. Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar;
      Jadi kesimpulannya kapan mulai berlaku di KPP Pratama Teluk Betung ???

      Sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan diatas bahwa pada awalnya untuk PKP yang terdaftar di luar Jawa dan Bali seharusnya semua wajib membuat e-Faktur mulai tanggal 1 Juli 2016 namun kemudian terdapat selipan khusus dimana untuk PKP yang terdaftar di KPP Madya di luar Pulau Jawa dan Bali wajib membuat e-Faktur mulai tanggal 1 September 2015. Dengan demikian untuk PKP Nasional dalam hal ini juga PKP yang terdaftar di KPP Pratama Teluk Betung mulai wajib membuat e-Faktur mulai tanggal 1 Juli 2016.




      Layanan Unggulan Bidang Perpajakan

      Sebagaimana diteteapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.01/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 Tentang Standar Prosedur  Operasi (Standard Operating Prosedur) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan, Layanan Unggulan di bidang Perpajakan menyusut menjadi hanya 4 (empat) Layanan Unggulan, yang sebelumnya terdiri dari 12 (dua belas) Layanan Unggulan.


      Layanan Unggulan yang mulai berlaku sejak tanggal surat keputusan tersebut diatas ditetapkan, 13 Mei 2015, antara lain:
      1. Pelayanan Permohonan Legalisasi Salinan Dokumen Wajib Pajak Berupa Surat Keterangan Domisili (SKD)Wajib Pajak Luar Negeri yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan melalui Kustodian (Form-DGT 2)
      2.  Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak
      3. Pelayanan Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Cetak Ulang Pajak Bumidan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Lainnya
      4. Pelayanan Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau karena salah atau kurang jelas mengisi SSP.