Selamat Datang di KPP Pratama Teluk Betung

Blog ini dibuat untuk menjembatani pihak KPP Pratama Telukbetung dan Wajib Pajak sebagai stakeholder. Semoga laman ini dapat menjadi bahan referensi dan mengakomodasi aspirasi Wajib Pajak

Peraturan Terbaru

Laman ini dapat menjadi salah satu referensi bagi Wajib Pajak untuk selalu up to date peraturan perpajakan, sistem dan berita terkait

Rubrik Konsultasi

Bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam mendapatkan info dan konsultasi terkait perpajakan dapat mengajukan pertanyaan di rubrik konsultasi

Kegiatan yang akan dan sedang diadakan oleh KPP Pratama Telukbetung

Tentu kita tidak ingin ketinggalan apabila ada kegiatan-kegiatan terutama sosialisasi dan kelas pajak di KPP Pratama Telukbetung. Maka dari itu, selalu pantau laman ini dan selalu ikuti undangan kami

Selalu dekat dengan KPP Pratama Teluk Betung

Dengan kehadiran laman ini semoga dapat selalu mendekatkan pihak luar KPP Pratama Telukbetung serta bentuk keterbukaan pajak dalam proses bisnis birokrasi.

Selasa, 26 Januari 2016

Kriteria SPT Tahunan Anda dapat dinyatakan lengkap

Apabila Anda ingin menyampaikan SPT Tahunan, pastikan untuk meneliti kembali kelengkapan SPT Tahunan Anda sehingga tidak perlu kembali dari KPP hanya karena ada beberapa berkas yang harus dilengkapi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pasal 4 ayat (2) dinyatakan SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap dalam hal:
  1. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;
  2. terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
  3. SPT Tahunan Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP;
  4. SPT Tahunan tidak atau kurang disertai dengan Lampiran pada Formulir atau Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen yang Disyaratkan;
  5. Lampiran "Daftar Pemotongan/Pemungutan yang Dipotong Pihak Lain atau Ditanggung Negara, Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga" dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
  6. Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
  7. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV butir I.A s.d. butir IV.A atau butir I.B s.d. butir IV.B atau butir I.C s.d. butir IV.C pada Peraturan Direktur Jenderal ini yang diisi tidak lengkap;
  8. SPT Induk hasil cetakan dari aplikasi e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak dilampiri dengan Media Penyimpanan Elektronik yang berisi data digital SPT Tahunan;
  9. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik, tetapi isi datanya tidak sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak; dan/atau
  10. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik tetapi tidak dapat diproses dalam aplikasi sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak. 

Rabu, 20 Januari 2016

ASN/TNI/POLRI harus menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui e-Filling

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara / Anggota Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/POLRI) melalui e-Filling dengan ini disampaikan bahwa:
  • ASN/TNI/Polri wajib menaati dan mematuhi segala Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, yaitu: memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi dan menyampaiakn SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu; 
  • ASN/TNI/Polri wajib melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-Flling. Informasi terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filling dapat diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, menghubungi Kring Pajak 1500200 dan/atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
  • Dokumen surat edaran dapat diunduh dengan Klik Disini 

Kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh elektronik

Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Tahunan PPh Elektronik apabila memenuhi kriteria:
  1. WP menyampaikan SPT PPh Masa 21 Elektronik;
  2. WP menyampaikan SPT Masa PPN Elektronik; 
  3. WP yang sudah pernah menyampaikan SPT Elektronik; 
  4. WP yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP di Kanwil DJP WP Besar 
*Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-03/PJ/2015 Tanggal 13 Februari 2015 Tentang Surat Pemberitahuan Elektronik.

Untuk mempermudah penyampaian, saat ini dibuka saluran penyampaian e-SPT  melalui: 
  1. Laman https://djponline.pajak.go.id
  2. Perusahaan Penyedia Layanan SPT Elektronik
  3. Aplikasi android bagi SPT PPh OP 1770SS
  4. Aplikasi loader e-SPT di TPT KPP
Mulai tahun penyampaian SPT 2016 ini pelaporan secara manual melalui TPT sudah tidak bisa dipergunakan lagi.

Demikian disampaikan..