Selamat Datang di KPP Pratama Teluk Betung

Blog ini dibuat untuk menjembatani pihak KPP Pratama Telukbetung dan Wajib Pajak sebagai stakeholder. Semoga laman ini dapat menjadi bahan referensi dan mengakomodasi aspirasi Wajib Pajak

Peraturan Terbaru

Laman ini dapat menjadi salah satu referensi bagi Wajib Pajak untuk selalu up to date peraturan perpajakan, sistem dan berita terkait

Rubrik Konsultasi

Bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam mendapatkan info dan konsultasi terkait perpajakan dapat mengajukan pertanyaan di rubrik konsultasi

Kegiatan yang akan dan sedang diadakan oleh KPP Pratama Telukbetung

Tentu kita tidak ingin ketinggalan apabila ada kegiatan-kegiatan terutama sosialisasi dan kelas pajak di KPP Pratama Telukbetung. Maka dari itu, selalu pantau laman ini dan selalu ikuti undangan kami

Selalu dekat dengan KPP Pratama Teluk Betung

Dengan kehadiran laman ini semoga dapat selalu mendekatkan pihak luar KPP Pratama Telukbetung serta bentuk keterbukaan pajak dalam proses bisnis birokrasi.

Rabu, 17 Februari 2016

FAQ e-SPT Umum

1. eSPT PPh Masa, eSPT PPN 1107, eSPT PPh Tahunan : Pada saat pertama kali membuka eSPT terjadi error “ koneksi ke database gagal “
Jawab:
Lakukan langkah-langkah berikut :  
-Silahkan masuk ke Control Panel,
-kemudian Administrative tools,
-Kemudian ODBC,
-Kemudian System DSN,
-Kemudian klik Add,
-Kemudian pilih Microsoft Access Driver *.mdb,
-Kemudian berikan nama database ( tanpa tandabaca ),
-Kemudian klik select,
-Kmudian arahkan ke lokasi database tersimpan.        

2. Seluruh eSPT : Pada saat penginputan melakukan impor data sering terjadi error
Jawab:
Silahkan disesuaikan beberapa kolom yang sering error :
-Penyesuaian kolom NPWP, karena harus 15 digit.   
-Penyesuaian kolom tanggal ssp dan tanggal faktur, formatnya harus tanggal bulan dan tahun
-Penyesuaian kolom masa pajak, harus sisesuai berdasarkan format ( missal 0202, harus 4 digit ).

3. Seluruh eSPT  : Pada saat mencetak sering hasil cetakan yang harusnya satu lembar menjadi dua lembar
Jawab:
-Cetakan terpotong karena 2 hal. Pertama karena settingan kertas, yang kedua karena driver printer tidak mau menyesuaikan ukuran margin cetakan. Solusi setting ukuran kertas atau ganti driver printer dengan yang bisa menyesuaikan,
-apabila saat preview sudah satu lembar tapi dicetak jadi 2 lembar, copy cetakan ke excel atau export to pdf untuk aplikasi eSPT PPN 1111,

4. Pada saat melakukan penghapusan data di e SPT data gagal kehapus
Jawab:
lakukan langkah-langkah sebagai berikut :
-Silahkan backup database
-Kemudian silahkan lakukan ekspor  data eSPT ( faktur atau bukti potong )
-Kemudian hapus eSPT
-Kemudian impor kembali data hasil ekspor yang telah dihilangkan data yang mau di hapus  tadi
-Silahkan cek kembali data .

5. Tidak bisa membuat file lapor data (untuk eSPT PPh Masa atau PPh Tahunan) karena tombol create csv tidak aktif.
Jawab:
-SSP belum diisi, atau transkrip kutipan laporan keuangan belum diisi (PPH Tahunan). Apabila SSP sudah diisi akan tetatpi masih mengalami permasalahan yang sama, coba cek ulang apakah nilainya sudah sama atau belum. Nilai SSP yang dilunasi harus sama atau lebih besar dari PPh Terutang. Serta cek juga apakah SSP yang diisi sudah balance baik untuk PPh Tidak Final maupun untuk PPh Final (pasal 21)

6. Copy database dari folder database eSPT untuk dipindahkan ke komputer lain , akan tetapi datanya kosong (Windows Vista dan Windows 7)
Jawab:
-Hal ini biasa terjadi untuk Windows Vista yang User Account Controlnya masih aktif, sehingga file database yang ada dialihkan ke virtual store. Untuk mengambil database sebenarnya, masuk ke folder database dari eSPTnya, kemudian klik tombol “compatibility file”.
-Untuk mematikan UAC, silakan masuk ke Control Panel > User Control > set User Account Control > set ke posisi paling bawah > kalau minta restart, jalankan

7. eSPT PPN 1107, eSPT PPh Masa : ubah referensi lawan transaksi, tetapi data faktur atau Bukti Potong tidak terupdate
Jawab:
Mengubah referensi lawan transaksi tidak akan mengubah data Bukti Potong atau Faktur Pajak yang sudah ada, sehingga harus dilakukan juga pengubahan di Bukti Potong/Faktur Pajak atas lawan transaksi tersebut

8. WP lupa password 
Jawab:
Harus dilihat di database    

  

FAQ e-SPT PPN 1111


1. Ketika membuat pembetulan, ada error duplicating faktur
Jawab:
Ekspor data fakturnya, hapus SPT berikut datanya, lalu impor ulang. Atau kalau tidak berhasil harus dihapuskan langsung dari database untuk karakter yang bersangkutan (kemungkinan dikarenakan ada data lawan transaksi yang menggunakan tanda petik, baik tanda petik ‘ maupun “)

2. Saat Install eSPT terjadi error dengan   .Net Framework
Jawab:
Silahkan masuk Control panel , kemudian masuk ke add or remove program. Silahkan hapus aplikasi .Netframework yang telah ada, kemudian setelah itu silahkan lakukan penginstallan seperti biasa. 

3. Ketika klik simpan pada saat penginputan profile muncul error 
Jawab:
Ubah regional setting ke Indonesia, kalau posisi sebelumnya memang sudah ke Indonesia, set ke bahasa yang lain dulu, lalu set ke Indonesia lagi.

4. Impor data faktur pajak , tetapi datanya tidak masuk. Ketika diimpor ulang ada pemberitahuan bahwa datanya sudah pernah diinput pada masa (misal 01-02 atau 02-03)  
Jawab:
Kesalahan biasanya ada di pembuatan file impor data, dimana kolom masa pajak diinputkan dengan beda masa. Misal : impor untuk masa februari, yang seharusnya diisi dengan 0202 diisi dengan 0102 

5.  WP lebih bayar tetapi kompensasi tidak bisa dicentang
Jawab:
Biasanya hal ini terjadi ketika WP dalam posisi awal kurang bayar, akan tetapi ada inputan di poin IIB sehingga mengakibatkan statusnya menjadi Lebih Bayar, dan kemudian aplikasinya diupdate. Solusi : hapus SPT tanpa menghapus data faktur, kemudian posting ulang.

6. File impor sudah sesuai pengisiannya dengan petunjuk , akan tetapi ketika mau diimpor ada pemberitahuan kalau format tidak valid 
Jawab:
Pertama kali pastikan sudah diisi sesuai petunjuk, lalu cek kembali file impor nya menggunakan notepad, pastikan tidak ada karakter ENTER atau SPASI di data yang akan diimpor 

7. Sudah update ke aplikasi yang mendukung menu cetakan lampiran, akan tetapi ketika diakses ke menu tersebut error 
Jawab:
Jalankan Crystal Report (CrRedistX_86 untuk sistem operasi 32 bit, CrRedistX_86 untuk sistem operasi 64 bit) Win XP biasanya memakai sistem operasi 32 bit, sedang untuk Win Vista dan Win7 bisa dicek melalui : Start > Computer (klik kanan) > properties

8.Impor data tidak berhasil semua, disebabkan ada data lawan transaksi yang lebih dari 50 karakter 
Jawab:
Ubah data impor yang mengandung lawan transaksi yang lebih dari 50 karakter,  atau dengan mengupdate aplikasi ke versi 1.1.0.0 (minimal) sehingga atas data seperti itu akan langsung dipotong oleh aplikasi kalau ada data laawn transaksi yan glebih dari 50 karakter 

9.  Install update tidak bisa, berhasil akan tetapi aplikasi tidak berubah
Jawab:
-cek direktori instalasi eSPT (secara default : e-SPT PPN 1111) akan tetapi apabila WP menginstall menggunakan installer versi 1.0.0.0 folder hasil instalasinya (eSPT PPN 1111) bahkan ada beberapa installer eSPT PPN 1111 versi 1.0.1.0 hasil instalasinya menjadi (e-SPT PPN 1111 v.1.0.1
    -arahkan update aplikasi ke folder instalasi yang terpasang di sistem, karena kalau tidak maka update aplikasi akan membentuk lagi folder e-SPT PPN 1111 yang menyebabkan aplikasi seolah – olah tidak terupdate. Untuk lebih amannya, install ulang aplikasi menggunakan installer versi 1.1.0.0 (minimal)

    10. Gagal menginput nota retur atau faktur pajak pengganti yang referensinya di bawah januari 2011
    Jawab:
    Update aplikasi ke minimal versi 1.1.0.0

    11. Input Nota Retur Pajak Masukan, ketika setelah memasukkan referensi nomor faktur, nilai yang muncul  adalah nilai dari Faktur Pajak Masukan yang lain, dan ketika disimpan muncul peringatan sudah pernah diretur dengan nilai 0  
    Jawab:
    Update aplikasi ke minimal versi 1.2.0.0




      

    FAQ e-Billing


    1. Berapa lama masa berlaku kode biling yang dicetak Wajib Pajak sampai dengan waktu dibayarkan?
    Jawab:
    Masa berlaku Kode Billing untuk semua jenis pajak adalah 168 jam (7 hari)

    2. Pada saat akan membuat kode biling untuk bulan desember, tahun pajaknya terkunci menjadi tahun pajak 2015, apakah bisa diperbaiki menjadi tahun pajak 2014 ?
    Jawab:
    Untuk masalah tahun pajak, sebenarnya bisa dirubah sendiri oleh user, yaitu dengan cara menghapus angka 2015 dengan tombol "backspace" atau "delete", selanjutnya diisi 2014.

    3. Saat mendaftarkan e-billing, muncul tulisan data sudah ada padahal wajib pajak yang bersangkutan merasa tidak pernah mendaftarkan diri sebelumnya
    Jawab:
    Account billing sudah aktif dengan email lain sebelumnya, solusinya jika tidak sesuai  ajukan perubahan data melalui petugas Account Representative (AR)

    4. Berapa lama batas waktu aktivasi dari registrasi e-Billing?
    Jawab:
    Batas waktu aktivasi adalah 3 x 24 jam

    5. Browser apakah yang dapat digunakan secara optimal oleh aplikasi e-Filing pada Situs DJP ?
     Jawab:
    Browser yang direkomendasikan adalah Mozilla Firefox, Chrome dan Safari

    6. Apakah aplikasi e-Filing pada Situs DJP dapat diakses dari luar negeri ? 
    Jawab:
    Bisa

    7.  DJP online  tidak ada pilihan e-Billing, yang ada e-filing saja. Bagaimana cara mengaktifkan pilihan e-Billing ?
    Jawab:
    • Klik panel Tambah/Kurang Hak Akses di menu Profile
    • Centang pada sisi kiri aplikasi: check untuk menambahkan akses, uncheck untuk mengurangi akses
    • Klik tombol Ubah Akses
    8. Pendaftaran berhasil dilakukan tetapi sampai sekarang belum mendapat balasan email link aktivasi yang dikirim ke email terdaftar. 
    Jawab:
    Silakan cek kembali email yang didaftarkan, ada kemungkinan kekeliruan pengisian alamat email (angka dan/atau huruf)

    9. Wajib Pajak atas nama Bendaharawan namun terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sehingga tidak bisa melakukan pembayaran untuk rekanan.
    Jawab:
    Ajukan permintaan perubahan data ke petugas Account Representative (AR)



    Klasifikasi Wajib Pajak

    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diberikan kepada masing-masing Wajib Pajak dapat diklafikasikan menjadi beberapa katogori. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Sehingga untuk memudahkan pelaksanaan administrasi perpajakan, Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

    Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dikelompokkan dalam lima katagori sebagai berikut:
    1. Orang Pribadi  (Induk), yaitu terdiri dari Wajib Pajak yang berlum menikah, dan suami sebagai Kepala Keluarga;
    2. Hidup Berpisah (HB), yaitu wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
    3. Pisah Harta (PH), yaitu suami isteri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis;
    4. Memilih Terpisah (MT), yaitu wanita kawin selain katagori Hidup Terpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya; dan
    5. Warisan Belum Terbagi (WBT) sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yatiu ahli waris;
    Wajib Pajak Badan dapat dikelompokkan dalam lima katagori sebagai berikut:
    1. Badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
    2.  Joint Operation, yaitu bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi;
    3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yaitu Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (representative office/liaison office) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
    4. Bendahara, yaitu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan jasa, serta pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
    5. Penyelenggara Kegiatan, yaitu pihak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), c) dan d) yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.      


    Selasa, 16 Februari 2016

    Jasa Pencetakan Objek PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 22 ???

    Obrolan dari Seorang Wajib Pajak di Meja Helpdesk Tempat Pelayanan Terpadu, mengajukan pertanyaan apakah Jasa Pencetakan itu objek PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 22 ?? Selintas hampir mirip dengan Jasa Katering itu Objek PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 22.

    Banyak terjadi di lapangan Wajib Pajak terutama Para Bendahara bingung menentukan bedanya, secara awam beda-beda tipis, apakah termasuk jasa ataukah barang?? Dan tentu saja hal ini juga menentukan besarnya pajak yang akan dipotong/dipungut.

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah mengantisipasi lebih lanjut hal ini meskipun definisinya belum terlihat jelas.


    Pasal 1 ayat (6) huruf ay dinyatakan Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa pencetakan/penerbitan  

    Sewaktu Wajib Pajak menagih pembayaran atas jasa inilah inilah yang harus diperhatikan

    Pasal 1 ayat (3) dinyatakan :
    Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a.     untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
    b.    untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
    1)     pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
    2)     pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
    3)     pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
    4)     pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

                Pasal 1 ayat (4)
    Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
    a.     kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
    b.    faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
    c.     faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
    d.    faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.

    Jadi apakah Jasa Pencetakan itu objek PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 22 ?? Jawabannya adalah sebagaimana tercantum di positif list Peraturan Menteri Keuangan adalah termasuk PPh Pasal 23.

    Untuk jumlah bruto untuk jasa pencetakan/penerbitan adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan dan tidak terdapat bukti pendukung atas pembayaran kepada perusahaan Saudara atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan maka akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak/perjanjian/tagihan.

    Tentu hal diatas akan cukup merugikan Wajib Pajak apabila tidak dapat dipisahkan ...